SANGATTA – Sebagai daerah yang memiliki sektor perkebunan signifikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, agenda tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan termasuk dalam 50 program prioritas daerah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Poniso Suryo Renggono, Asisten Ahli Pemerintahan Umum dan Kesra Pemkab Kutim, saat membuka kegiatan dialog “Kolaborasi Mewujudkan Transformasi Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur” yang digelar di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Sangatta.
“Dukungan ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah tertuang dalam dokumen perencanaan kami. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam rencana aksi yang konkret,” ujar Poniso yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, koperasi petani, hingga pembeli internasional. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di sektor perkebunan.
Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kutai Timur, Ripto Widargo, menjelaskan adanya rencana untuk membuat wilayah percontohan atau piloting dalam penerapan yurisdiksi berkelanjutan. Sementara itu, Team Leader Sustain Kutim menyatakan bahwa meski rencana aksi tahunan telah disusun, masih ada tantangan signifikan dalam mewujudkannya.
“Tantangan terbesar adalah menyatukan seluruh elemen dalam satu gerakan bersama,” singkatnya.
Perwakilan dari Barry Callebaut Group Singapura, Jesica Wettstein, mengapresiasi inisiatif ruang dialog dengan para petani yang telah dibuka Pemkab Kutim. “Kami melihat potensi besar di sini, dan kolaborasi adalah kuncinya. Kami ingin mata pencaharian masyarakat berkembang lebih baik,” ungkap Jesica.
Sementara itu, Ade Akbar, Ketua Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng, menyambut baik gagasan wilayah percontohan serta peluang sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Namun, ia menekankan perlunya dukungan pendanaan.
(ADV/ProkopimKutim/PK)







