SANGATTA – Sumber daya manusia pada aparatur sipil negara harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan pelayanan publik. Pada saat yang sama, mereka harus waspada karena teknologi informasi juga menghadirkan tantangan dan ancamannya sendiri. Penguatan ASN diperlukan supaya mereka mempunyai ketahanan digital, yaitu meminimalkan risiko kerentanan sekaligus meningkatkan penguasaan teknologi informasi.
Dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan tersebut, Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim menggelar Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Dalam sambutan Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, ditegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tersebut harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam membangun budaya keamanan informasi yang kokoh di Kutim.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kesadaran dan pengetahuan ini di unit kerja masing-masing. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, kita bisa menciptakan lingkungan kerja digital yang aman, bersih, dan tangguh. Pelayanan publik pun akan berjalan lebih lancar dan terpercaya,” pesannya.
Menurut Ronny, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Kutim dalam membangun sistem pemerintahan yang aman dan tangguh secara digital. Selain itu juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan terpercaya, sejalan dengan visi “Terwujudnya Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”.
Penguatan terhadap ASN tersebut dikarenakan kerentanan teknologi informasi tidak hanya bersumber dari sistemnya, tetapi juga dari perilaku sumber daya manusia. Karena itu, penguatan keamanan informasi dilakukan juga melalui peningkatan kesadaran dan kedisiplinan aparatur sipil negara.
Kegiatan ini menjadi langkah penguatan pelayanan publik melalui penguatan para pelaksananya. Harapannya, pelayanan publik tetap berjalan efisien, tetapi tidak mengabaikan persoalan keamanan digital. (ADV/ProkopimKutim/PK)







