Potretkaltim.com, SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memberi perhatian lebih besar terhadap pengembangan perkebunan rakyat. Ia menilai sektor ini memiliki kontribusi penting bagi perekonomian daerah, namun belum mendapat dukungan optimal.
Nurhadi menyebut, bantuan pemerintah selama ini lebih banyak menyasar perkebunan besar yang sudah memiliki modal kuat. Sementara perkebunan rakyat yang mengandalkan lahan dan tenaga sendiri justru sering terpinggirkan.
“Perkebunan rakyat butuh dukungan nyata, baik bibit, pupuk, alat, maupun pendampingan. Supaya pengelolaannya bisa lebih optimal,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti persoalan status lahan yang masih menjadi hambatan. Banyak wilayah perkebunan masyarakat yang berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, sehingga program pemerintah sulit dijalankan.
“Ketika masih berstatus HGU, pemerintah tidak punya ruang untuk memfasilitasi bantuan. Ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta OPD terkait lebih cermat dan cepat dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan, agar tidak berdampak pada aktivitas perkebunan masyarakat.
Akhir, Nurhadi berharap dengan perhatian dan dukungan yang lebih besar, perkebunan rakyat di Kaltim bisa berkembang dan membawa peningkatan kesejahteraan bagi warga.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







