SANGATTA — Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang mutakhir dan akurat akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk menyusun strategi program penurunan stunting. Pemutakhiran data KRS juga merupakan instruksi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Untuk tujuan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menggelar rapat persiapan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) 2025 di Kantor DPPKB Kutim, Sangatta.
“Data KRS harus benar-benar akurat dan terbaru. Ini sangat krusial untuk pendampingan keluarga serta penajaman intervensi program. Tanpa data yang kuat, kita akan sulit menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Plt. Sekretaris DPPKB Kutim, BB Partomuan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu titik berat dalam persiapan adalah peningkatan kapasitas para pengelola data dan pelaksana lapangan. Untuk itu, akan ada pelatihan yang dilaksanakan secara hybrid: luring untuk PKB/PLKB dan kader verval di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, serta daring melalui Zoom Meeting untuk wilayah lainnya.
Rapat yang diikuti oleh perwakilan kecamatan dan kader dari berbagai wilayah ini juga menghadirkan pemaparan teknis dari JFT Data dan Informasi DPPKB, Agustina. Ia menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan verval KRS dan PK25 secara rinci, mulai dari metode pengumpulan hingga tahapan pelaporan.
“Harapannya, semua stakeholder ikut berkontribusi aktif. Ini bukan semata tugas DPPKB, tetapi kerja kolaboratif lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat,” pungkas BB Partomuan.
Sebanyak 141 desa dan kelurahan di seluruh Kutai Timur dijadwalkan ikut serta dalam verval data KRS yang akan berlangsung mulai 16 Juni hingga 30 September 2025. Dari jumlah tersebut, lima kecamatan mendapat perhatian khusus: Muara Ancalong, Kaubun, Telen, Sandaran, dan Muara Wahau.
Mekanisme verval dilakukan langsung di lapangan dengan melibatkan kader dan petugas. Warga cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen utama untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Kemudahan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data serta meningkatkan partisipasi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/PK)







