Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketidakpastian nasib ratusan tenaga honorer non-database di Kalimantan Timur (Kaltim) masih bergantung pada keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Namun, Komisi I DPRD Kaltim menilai pemerintah provinsi tidak seharusnya hanya menunggu kebijakan pusat tanpa menunjukkan keberpihakan kepada para tenaga honorer.
Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi harus mengambil langkah yang kongkret untuk nasib para tenaga honorer non database.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah provinsi perlu bersikap. Jangan hanya menunggu, tapi tunjukkan keberpihakan kepada tenaga honorer,” jelasnya.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim memberi jaminan keberlanjutan kerja bagi sekitar 600 tenaga honorer non-database yang tersebar di berbagai OPD, setidaknya hingga regulasi baru diterbitkan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah itu tidak akan membebani keuangan daerah.
“Belanja pegawai kita masih di bawah 18 persen, jauh dari ambang batas 30 persen. Jadi pengakomodasian mereka tidak akan memberatkan fiskal daerah,” jelasnya.
Salehuddin juga menegaskan agar Pemprov tidak serta-merta mengalihkan tenaga honorer menjadi tenaga outsourcing. Ia meminta adanya koordinasi aktif dengan KemenPAN-RB untuk memastikan status mereka tetap jelas dan terjamin.
“Dewan akan terus mendorong pemerintah agar memanfaatkan setiap peluang dari kebijakan pusat terkait kepegawaian,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







