Potretkaltim.com, SAMARINDA – Sengketa lahan Bandar Udara (Bandara) Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda kembali mencuat dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (26/9/2025).
Masalah yang telah berlarut sejak 1994 ini dinilai harus segera dituntaskan secara transparan dan berbasis data valid.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, menegaskan penyelesaian persoalan lahan bandara harus dilakukan dengan kejelasan data pembayaran—baik yang telah dilakukan maupun yang masih tertunda.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada masyarakat yang keberatan, ada pula lahan yang belum dibebaskan. Semua harus diperjelas agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Agus mempertanyakan mengapa permasalahan tersebut belum rampung, padahal perkara sudah pernah bergulir hingga Mahkamah Agung (MA) dan telah memiliki putusan kasasi.
“Kami berharap Pemprov Kaltim dan masyarakat bisa bertemu di titik tengah untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.
Agus menambahkan, hingga kini belum ada kejelasan menyeluruh mengenai luasan lahan yang telah dan belum dibayarkan. Ia mengingatkan bahwa klaim sepihak tanpa data yang akurat justru berpotensi memperkeruh situasi.
“Semua harus dirinci dan dibuka. Data harus jelas agar BPKAD Kaltim maupun masyarakat sama-sama tahu mana yang sudah dibayar, mana yang belum, atau mana yang hanya sebagian,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







