Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya pembahasan lebih lanjut terkait penyertaan modal kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Meski sempat dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, DPRD menilai langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam di komisi terkait.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, Banggar telah mencatat adanya alokasi penyertaan modal tersebut dan meminta agar Komisi II melakukan pembahasan lanjutan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Catatan Banggar karena ada penyertaan modal BUMD, makanya perlu dibahas lagi. Kami ingin semua berjalan sesuai mekanisme, terutama terkait penyertaan modal di beberapa perusahaan seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP),” jelasnya.
Pucuk pimpinan Legislator Kaltim ini menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran akan mulai diterapkan pada APBD Murni 2026. Sebelumnya, sempat disebut adanya penyesuaian sebesar Rp4,6 triliun, namun hal tersebut berlaku pada APBD tahun 2026, bukan APBD Perubahan 2025.
“Untuk APBD Perubahan 2025 relatif aman, hanya efisiensi akan diberlakukan di 2026. Nilainya sekitar Rp4,65 triliun dari total pendapatan transfer Rp9,33 triliun, sesuai proyeksi pemotongan 50 persen,” terang Hasanuddin.
Ia menegaskan, DPRD bersama Pemprov Kaltim telah menyepakati APBD Murni 2026 pada angka Rp21,35 triliun, dan pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







