Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi Setdaprov Kaltim, Biro Hukum, serta perwakilan tenaga honorer, Jumat (26/9/2025) di Gedung E Lantai I Kantor DPRD Kaltim.
Rapat ini menjadi ajang strategis untuk membahas masa depan tenaga honorer di tengah perubahan sistem kepegawaian nasional.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan bahwa RDP digelar guna menampung aspirasi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai banyak tenaga honorer memiliki masa pengabdian panjang dan kontribusi besar yang perlu dihargai.
“Kami meminta pemerintah provinsi, terlebih dengan adanya komitmen dari Gubernur, agar menyiapkan mekanisme transisi yang jelas. Jangan sampai teman-teman honorer kehilangan pekerjaan di tengah proses reformasi PPPK,” ujar Salehuddin.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim akan terus memperjuangkan keberlangsungan kerja para tenaga honorer serta mendorong pemerintah daerah untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara mendadak.
Selain itu, Komisi I juga mendesak Pemprov Kaltim agar segera mengambil langkah konkret dalam merespons kebijakan terbaru dari Kementerian PAN-RB terkait status tenaga honorer.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, dan kami percaya pemerintah tidak akan tinggal diam,” tambahnya.
Salehuddin mengajak seluruh tenaga honorer untuk tetap optimistis bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses penataan tenaga kerja ini secara aktif dan berkelanjutan.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







