Potretkaltim.com, Samarinda– DPRD Kalimantan Timur menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk isu perlindungan anak. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai dana sebesar Rp400 juta per tahun masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan di lapangan.
Hal ini ia sampaikan seusai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim beberapa waktu lalu. Menurutnya, kompleksitas persoalan perlindungan anak yang semakin meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran saat ini.
“Dengan dana Rp400 juta, jelas tidak akan mampu menutupi tantangan besar yang ada. Kalau tidak segera ditingkatkan, perlindungan anak hanya akan menjadi jargon,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain soal anggaran, ia juga menekankan perlunya pembaruan kebijakan melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Andi Satya menilai aturan yang sudah lebih dari satu dekade berlaku tersebut sudah tidak relevan dengan situasi sekarang.
“Kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah, sementara perkembangan teknologi digital melahirkan tantangan baru yang dulu belum ada. Regulasi harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut,” jelasnya.
Andi Satya menegaskan pihaknya berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Ia menilai komitmen itu hanya bisa diwujudkan melalui tambahan anggaran signifikan dan regulasi yang responsif.
“Perlindungan anak tidak boleh berhenti di wacana. Harus ada bukti nyata berupa dukungan regulasi dan subsidi anggaran yang layak, agar anak-anak Kaltim benar-benar terlindungi dan memiliki masa depan terjamin,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







