Potretkaltim.com, Samarinda – Transformasi status tenaga honorer ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih membutuhkan waktu dan proses yang panjang.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut nasib banyak tenaga honorer di daerah.
Hal itu disampaikan Salehuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Biro Organisasi Setdaprov, Biro Hukum, serta perwakilan tenaga honorer, belum lama ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“RDP ini menjadi forum strategis untuk membahas masa depan tenaga honorer di tengah dinamika reformasi sistem kepegawaian nasional,” ujarnya belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal aspirasi para tenaga honorer, khususnya mereka yang belum terakomodasi dalam tahap I dan II seleksi PPPK.
“Meskipun proses penyesuaian status dan regulasinya membutuhkan waktu, kami akan berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba,” tegasnya.
Salehuddin juga mengajak seluruh tenaga honorer untuk tetap optimistis. Ia memastikan, DPRD Kaltim berkomitmen mengawasi dan mengawal proses penyesuaian status ini secara aktif dan berkelanjutan hingga terwujud kepastian bagi seluruh tenaga honorer di Kaltim.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







