Potretkaltim.com, SAMARINDA – Kalimantan Timur kembali menyuarakan aspirasi agar kebijakan fiskal nasional lebih berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Harapan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyusul dilantiknya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Menurut Sigit, daerah seperti Kaltim patut mendapat perhatian khusus karena menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor migas dan tambang. Ia menilai, wacana pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen bisa menjadi pukulan serius bagi keuangan daerah.
“Meski PAD kita cukup besar, kalau DBH dipotong setengah tentu sangat membebani. Program yang kita rancang tahun ini bisa terganggu tahun depan, apalagi masih banyak kebijakan pusat yang harus kita dukung,” ucapnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sigit berharap menteri baru bisa menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih adil dan proporsional, terutama bagi daerah penghasil. Tanpa keberpihakan tersebut, ia khawatir ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah akan semakin melebar.
“Kita ingin ada formulasi yang lebih spesifik. Jangan sampai daerah penyumbang justru kesulitan membiayai pembangunan,” tegasnya.
Selain isu DBH, Sigit juga menyoroti pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di masa lalu menjadi tanda bahwa dana belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Dulu kita stagnan karena serapan rendah. Ke depan, jangan sampai justru defisit karena ruang fiskal tidak dimanfaatkan optimal,” jelasnya.
Ia menegaskan, stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada kelancaran transfer dana dari pusat dan efektivitas pengelolaan di daerah.
“Semua pihak harus bersinergi menjaga keseimbangan fiskal agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Sigit.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







