Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan agar rencana pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat tidak menghambat pelaksanaan proyek-proyek vital di daerah.
Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun dilakukan secara bertahap.
“Meski ada pengurangan, prosesnya harus tetap berlanjut walau dilakukan secara bertahap,” ujar Damayanti.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebutkan pihaknya akan melakukan peninjauan ulang terhadap program-program prioritas yang diusung Pemprov Kaltim. Damayanti menilai, program Gratispol dan Jospol perlu tetap dilanjutkan karena telah menjadi harapan besar masyarakat.
Namun, jika pemangkasan anggaran benar terjadi pada 2026, maka penentuan skala prioritas harus menjadi fokus utama.
“Sayang sekali jika program unggulan itu tidak dapat terealisasi. Kalau pun harus ada efisiensi, kita perlu memastikan mana yang benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Damayanti juga mengingatkan agar masalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sempat muncul saat pembahasan APBD Perubahan 2025 tidak kembali terulang.
Sebagai catatan, isu pengurangan dana transfer pusat ke daerah kini menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Walau belum menerima dokumen resmi terkait besaran pemotongan, para legislator di Karang Paci telah menyoroti potensi dampaknya terhadap keberlanjutan program-program utama daerah.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







