Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal sektor pendidikan dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Efisiensi anggaran daerah yang tengah dibahas akibat pemotongan dana transfer dari pusat langsung direspons cepat oleh DPRD Kaltim. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan tunjangan dan insentif bagi guru serta tenaga kesehatan (nakes) tidak terdampak pemangkasan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap aman dari kebijakan efisiensi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejak isu efisiensi anggaran muncul, kami di DPRD sudah membangun kesepahaman dengan Pemprov agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak mengalami pemangkasan,” sebutnya.
Ia menilai, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat bukan berarti memangkas kebutuhan dasar masyarakat, tetapi mengubah pola kegiatan agar lebih efektif dan produktif. “Kalau pun ada penyesuaian, sifatnya hanya pergeseran internal, bukan pengurangan jatah,” jelasnya.
Komitmen tersebut juga telah disepakati dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.
Darlis menegaskan, kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat harus ‘kebal’ dari gunting anggaran.
“Yang bisa dipangkas itu kegiatan seremonial atau proyek yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tapi kalau sudah menyangkut insentif dan honor guru, itu tidak akan kita ganggu,” tegasnya.
Meski pembahasan detail APBD 2026 baru akan dimulai, DPRD Kaltim memastikan akan tetap konsisten dan siap pasang badan untuk menjaga komitmen tersebut.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







