Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketidakpastian nilai Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah antisipatif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga agar program prioritas daerah tetap berjalan meski harus disesuaikan dengan kondisi fiskal terkini.
Ia menilai, kebijakan efisiensi menjadi langkah realistis yang harus diambil. Namun, Hasanuddin menekankan agar penyesuaian dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak setiap program.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyesuaian bisa dilakukan dengan mengurangi volume kegiatan, menunda yang belum mendesak, dan meninjau kembali prioritasnya. Kita tunggu pembahasan bersama gubernur,” jelasnya.
Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa potensi kehilangan sekitar Rp2 triliun akibat pemangkasan DBH akan berdampak langsung terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera menata ulang rencana belanja agar pelayanan publik dan sektor vital tidak terganggu.
“Kita akan lihat di mana saja pemotongan proporsional bisa dilakukan tanpa mengorbankan hal-hal yang penting,” ujarnya.
Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2025 disepakati sebesar Rp21,35 triliun, dengan pendapatan transfer daerah mencapai Rp9,33 triliun. Jika DBH benar-benar terpangkas hingga 75 persen, Kaltim diperkirakan kehilangan sekitar Rp2,3 triliun dari total pendapatan daerah.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







