Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD harus bersiap melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap rencana kerja tahun depan.
Pasalnya, kebijakan tersebut disebut-sebut mencapai angka pemotongan hingga 71 persen, yang dinilai dapat mengguncang stabilitas fiskal daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai langkah itu akan memberikan efek signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemotongan hampir 71 persen tentu berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal kita,” sebutnya.
Menurutnya, kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program kerja tahun anggaran 2026. Sejumlah proyek kemungkinan besar akan direvisi bahkan ditunda demi menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.
Pria yang akrab disapa Hamas, menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim dan jajaran eksekutif untuk menyusun langkah strategis menghadapi situasi ini.
“Ya, mungkin akan ada perombakan. Kita akan rapat kemungkinan tanggal 20 nanti untuk menentukan prioritas program,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







