Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan Kabupaten Berau.
Komisi II DPRD Kaltim menilai, dominasi pihak swasta dan Pelindo dalam pengelolaan wilayah strategis tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin mengungkapkan bahwa potensi ekonomi dari aktivitas tambatan kapal dan jasa pengolongan di kawasan DAS Mahakam dan Berau mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan. Namun, hampir seluruh keuntungan tersebut tidak mengalir ke kas daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kontribusi ke PAD sangat minim. Ini bentuk ketidakadilan ekonomi yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Ayub sapaannya menilai, sudah saatnya kewenangan pengelolaan DAS dikembalikan ke pemerintah daerah agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal Kaltim.
“Ini bukan soal menolak investasi, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah harus punya ruang yang lebih adil untuk tumbuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kaltim kini tengah mengkaji opsi agar pengelolaan DAS diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Skema ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam mendongkrak PAD serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata.
“Kalau BUMD yang mengelola, pendapatan daerah meningkat dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ini tentang efisiensi sekaligus kedaulatan daerah,” pungkas Ayub.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







