DPRD Kaltim Tegaskan Penindakan Tambang Ilegal Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat

Senin, 22 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi (ist)

Foto : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Isu tambang batu bara ilegal kembali mencuat di Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi terhadap perusahaan tambang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami di DPRD hanya bisa memberi rekomendasi. Soal izin, pengawasan, dan sanksi adalah kewenangan penuh pemerintah pusat,” sebutnya

Menurutnya, meski DPRD kerap menerima aduan masyarakat terkait aktivitas tambang, pelaksanaan penindakan bukanlah wewenang daerah. Bahkan, pengawasan langsung dilakukan oleh inspektur tambang di bawah Kementerian ESDM.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami di daerah hanya menampung laporan, lalu meneruskan rekomendasi kepada perusahaan maupun Dinas ESDM,” jelasnya.

Reza mengungkapkan, kondisi ini sering menimbulkan kesalahpahaman publik. Banyak warga beranggapan DPRD atau Pemprov Kaltim memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas tambang yang bermasalah, padahal seluruh keputusan teknis diatur oleh pemerintah pusat.

“Kami bisa menindaklanjuti lewat rapat dengar pendapat, sidak, atau mediasi. Tapi sanksi tegas tetap ranah pusat. Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah harus diperkuat,” tegasnya.

Meski begitu, Reza menekankan agar perusahaan tambang tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) secara konsisten.

“Masyarakat harus merasakan manfaat, bukan sekadar dampak. Perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan dan peduli sosial agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.

DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus memperkuat fungsi pengawasan dengan menampung aspirasi masyarakat dan memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA