Potretkaltim.com, SAMARINDA – Isu tambang batu bara ilegal kembali mencuat di Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi terhadap perusahaan tambang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami di DPRD hanya bisa memberi rekomendasi. Soal izin, pengawasan, dan sanksi adalah kewenangan penuh pemerintah pusat,” sebutnya
Menurutnya, meski DPRD kerap menerima aduan masyarakat terkait aktivitas tambang, pelaksanaan penindakan bukanlah wewenang daerah. Bahkan, pengawasan langsung dilakukan oleh inspektur tambang di bawah Kementerian ESDM.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami di daerah hanya menampung laporan, lalu meneruskan rekomendasi kepada perusahaan maupun Dinas ESDM,” jelasnya.
Reza mengungkapkan, kondisi ini sering menimbulkan kesalahpahaman publik. Banyak warga beranggapan DPRD atau Pemprov Kaltim memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas tambang yang bermasalah, padahal seluruh keputusan teknis diatur oleh pemerintah pusat.
“Kami bisa menindaklanjuti lewat rapat dengar pendapat, sidak, atau mediasi. Tapi sanksi tegas tetap ranah pusat. Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah harus diperkuat,” tegasnya.
Meski begitu, Reza menekankan agar perusahaan tambang tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) secara konsisten.
“Masyarakat harus merasakan manfaat, bukan sekadar dampak. Perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan dan peduli sosial agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus memperkuat fungsi pengawasan dengan menampung aspirasi masyarakat dan memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







