Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dilantiknya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru beberapa waktu lalu memunculkan harapan segar dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mereka berharap, kebijakan fiskal ke depan lebih berpihak pada daerah penghasil sumber daya alam, terutama di tengah wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen.
Salah satunya Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa ketergantungan fiskal Kaltim terhadap transfer pusat masih tinggi. Jika DBH dipotong separuh, ruang fiskal daerah akan tertekan dan berimbas langsung pada program pembangunan mulai 2026.
“Meski PAD kita cukup, pemotongan DBH separuhnya akan jadi masalah besar. Program yang sudah direncanakan bisa terganggu, padahal masih ada kewajiban mendukung program pusat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sigit, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan nasional mestinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberi perlakuan khusus. Kebijakan fiskal yang seragam, katanya, hanya akan memperlebar ketimpangan.
“Kita butuh pendekatan baru yang lebih adil. Kontribusi daerah penghasil harus benar-benar dihargai,” tegasnya.
Selain soal DBH, ia juga menyoroti kelemahan pengelolaan anggaran daerah yang masih kerap menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Rendahnya penyerapan belanja, termasuk pada Belanja Tidak Terduga (BTT), membuat dana tidak segera berputar di masyarakat.
“Dulu kita stagnan karena SiLPA tinggi. Ke depan jangan sampai malah defisit akibat ruang fiskal tidak digunakan dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sigit mengingatkan pentingnya menjaga sirkulasi ekonomi di daerah. Stabilitas fiskal, menurutnya, hanya bisa terwujud jika transfer pusat berjalan lancar sekaligus didukung pengelolaan APBD yang lebih efektif.
“Dana harus mengalir, program harus berjalan. Pembangunan tidak boleh mandek. Daerah penghasil seperti Kaltim jangan sampai dianaktirikan,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







