DPRD Kaltim Titip Harapan ke Menkeu Baru: Kebijakan Fiskal Harus Lebih Pro Rakyat Daerah Penghasil

Rabu, 17 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dilantiknya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru beberapa waktu lalu memunculkan harapan segar dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mereka berharap, kebijakan fiskal ke depan lebih berpihak pada daerah penghasil sumber daya alam, terutama di tengah wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen.

Salah satunya Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa ketergantungan fiskal Kaltim terhadap transfer pusat masih tinggi. Jika DBH dipotong separuh, ruang fiskal daerah akan tertekan dan berimbas langsung pada program pembangunan mulai 2026.

“Meski PAD kita cukup, pemotongan DBH separuhnya akan jadi masalah besar. Program yang sudah direncanakan bisa terganggu, padahal masih ada kewajiban mendukung program pusat,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Sigit, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan nasional mestinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberi perlakuan khusus. Kebijakan fiskal yang seragam, katanya, hanya akan memperlebar ketimpangan.

“Kita butuh pendekatan baru yang lebih adil. Kontribusi daerah penghasil harus benar-benar dihargai,” tegasnya.

Selain soal DBH, ia juga menyoroti kelemahan pengelolaan anggaran daerah yang masih kerap menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Rendahnya penyerapan belanja, termasuk pada Belanja Tidak Terduga (BTT), membuat dana tidak segera berputar di masyarakat.

“Dulu kita stagnan karena SiLPA tinggi. Ke depan jangan sampai malah defisit akibat ruang fiskal tidak digunakan dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sigit mengingatkan pentingnya menjaga sirkulasi ekonomi di daerah. Stabilitas fiskal, menurutnya, hanya bisa terwujud jika transfer pusat berjalan lancar sekaligus didukung pengelolaan APBD yang lebih efektif.

“Dana harus mengalir, program harus berjalan. Pembangunan tidak boleh mandek. Daerah penghasil seperti Kaltim jangan sampai dianaktirikan,” pungkasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA