DPRD Samarinda Membahas Revisi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Mitigasi dan Koordinasi

Rabu, 9 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim

Foto : Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim

Potretkaltim.com, Samarinda —DPRD Kota Samarinda mulai membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan di lapangan dalam hal mitigasi, penindakan, hingga koordinasi antarlembaga.

Melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Panitia Khusus (Pansus) III, DPRD mendorong adanya penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk dalam kebijakan tata ruang dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memicu terjadinya bencana.

Sanksi dan Kewenangan Jadi Sorotan DPRD Ketua Pansus III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut sejumlah pasal dalam perda lama perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap kondisi terkini. Salah satu usulan utama adalah menjadikan BPBD sebagai anggota tetap dalam forum penataan ruang kota.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada beberapa materi yang perlu diperbarui, terutama terkait pencegahan dan penanggulangan saat bencana terjadi. Karena itu, kami mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memberikan masukan sebagai leading sector,” kata Rohim 9 April 2025.

DPRD juga menyoroti belum adanya pasal sanksi bagi pihak yang terbukti menyebabkan bencana, seperti pengembang perumahan yang menyebabkan banjir atau longsor. Regulasi ini diharapkan bisa menciptakan efek jera. (ADV/DPRDSamarinda/Ain)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA