Potretkaltim.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mulai mengkaji rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Ketenagakerjaan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian peraturan di tingkat kota dengan perkembangan kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Revisi peraturan daerah dianggap penting agar kebijakan ketenagakerjaan yang ada di Samarinda tetap relevan dan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih teratur, adil, dan bersaing.
DPRD menegaskan bahwa perubahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum bagi pekerja dan pengusaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa gagasan untuk merevisi peraturan daerah tersebut muncul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 mengenai Ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyetujui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang berfungsi sebagai pedoman baru dalam pengelolaan sektor ketenagakerjaan di daerah tersebut. “Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 perlu diperbarui agar sesuai dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” ungkap Ismail pada 9 April 2025.
Ia berpendapat bahwa peraturan yang lama tidak lagi mencerminkan keperluan dan tantangan di sektor ketenagakerjaan saat ini, terutama mengenai perlindungan hak pekerja, pengawasan di bidang ketenagakerjaan, serta pengaturan hubungan industrial. Akan Mengikutsertakan OPD Terkait dan Masyarakat DPRD Samarinda telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk membicarakan materi perubahan dalam peraturan daerah tersebut.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk mengumpulkan beragam masukan, baik dari pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, maupun masyarakat umum.
“Kami ingin perda ini benar-benar responsif terhadap kebutuhan lapangan. Tidak sekadar formalitas, tapi bisa menjadi acuan yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di Samarinda,” tambah Ismail.
Ia menyebut, pembahasan revisi akan difokuskan pada aspek-aspek penting seperti upah minimum, sistem kontrak kerja, perlindungan tenaga kerja lokal, dan penempatan tenaga kerja secara adil dan transparan.
DPRD berharap, setelah revisi, perda baru akan mampu menjawab tantangan dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah. Terutama dalam menghadapi era digitalisasi, otomasi, dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu di Samarinda. Ismail menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi serta keterbukaan dalam proses pembahasan. Menurutnya, semakin banyak masukan dari berbagai pihak, maka semakin kuat pula regulasi yang akan dihasilkan.
“Kita ingin menghasilkan perda yang tidak hanya sesuai aturan di atasnya, tetapi juga menjawab kebutuhan lokal dan memberi perlindungan maksimal bagi pekerja,” tutupnya. (ADV/DPRDSamarinda/Ain)







