Potretkaltim.com, SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi menekan daerah dengan kemampuan fiskal terbatas, terutama Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang APBD-nya relatif kecil.
“Untuk provinsi mungkin masih bisa bertahan. Tapi daerah kecil, seperti Mahulu yang APBD-nya tidak sampai Rp2 triliun, pasti sangat berat kalau DBH dikurangi separuh,” ujarnya.
Menurut Ekti, pemotongan drastis DBH akan berdampak langsung pada jalannya pemerintahan hingga layanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat menunda kebijakan tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau langsung dipotong, khawatir pelayanan publik dan pembangunan tidak bisa berjalan normal,” tegasnya.
Ekti menambahkan, DBH selama ini menjadi penopang utama pendapatan daerah, khususnya wilayah penghasil sumber daya alam. Tanpa dana tersebut, kemampuan daerah membiayai belanja rutin maupun pembangunan akan terganggu. Untuk mengantisipasi, ia mendorong daerah mulai mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kaltim ini daerah tambang. Pajak alat berat misalnya, bisa menjadi salah satu sumber. Kita perlu mengoptimalkan PAD agar tidak terlalu tergantung pusat,” jelasnya.
Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama TAPD, APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp20,3 triliun. Namun, jika pemangkasan DBH benar terjadi, nilainya bisa anjlok hingga Rp15 triliun.
Penurunan ini dinilai akan memperlambat program prioritas, terutama di kabupaten/kota kecil seperti Mahulu, Berau, dan Paser.
Ekti menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal persoalan ini dengan berkomunikasi bersama pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kita ingin memastikan daerah kecil tetap bisa menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan warganya,” ujarnya.
Ia pun berharap penyusunan APBD 2026 memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus menjaga daya tahan fiskal daerah.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







