SAMARINDA – Keberlanjutan penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur terancam apabila pemerintah daerah tidak segera menyiapkan sumber pembiayaan baru. Sekitar 80 persen kebutuhan program selama ini ditopang Global Fund, sedangkan bantuan tersebut direncanakan berakhir pada 2027.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota memasukkan anggaran penanggulangan HIV/AIDS ke dalam APBD 2027.
Anggaran tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan obat, pemeriksaan, edukasi, dan pendampingan pasien setelah bantuan internasional dihentikan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Maka kita harus membangun kesepahaman di mana bukan hanya APBN, tetapi juga APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS ini,” kata Darlis, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana hibah membuat keberlanjutan pelayanan berada dalam posisi rentan. Jika tidak diantisipasi sejak penyusunan anggaran, berakhirnya bantuan dapat menimbulkan kekosongan pembiayaan.
Dampak paling serius dikhawatirkan terjadi pada kesinambungan pengobatan. Pasien membutuhkan terapi antiretroviral secara rutin sehingga ketersediaan obat tidak boleh terganggu akibat peralihan sumber pendanaan.
“Kalau dana Global Fund terhenti dan obat habis, dari mana lagi pasien bisa mendapat obat jika tidak dianggarkan dari anggaran daerah?” ujarnya.
Darlis menilai pemerintah daerah tidak dapat menyerahkan seluruh pembiayaan kepada APBN. Penanganan pasien berlangsung langsung di fasilitas kesehatan daerah sehingga pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota perlu ikut menanggung kebutuhan program.
Perencanaan APBD 2027 harus memperhitungkan jumlah pasien, kebutuhan obat, kapasitas pemeriksaan, program pencegahan, serta pendampingan di setiap wilayah. Pengalokasian sejak awal dinilai lebih aman dibandingkan mencari anggaran pengganti setelah pelayanan mengalami gangguan.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena penambahan kasus HIV masih ditemukan di Kaltim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kaltim yang disampaikan Darlis, sebanyak 297 kasus baru tercatat sepanjang 2026.
Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 111 kasus. Setelah itu, Balikpapan mencatat 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus.
“Untuk penyakit, pengidap terbanyak di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar. Maka harus melalui penanganan lebih lanjut,” tegasnya.
Meski demikian, angka yang tercatat pada setiap daerah tidak selalu menunjukkan domisili asli pasien. Sistem rujukan memungkinkan seseorang mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan yang berada di luar wilayah tempat tinggalnya.
“Misalkan ada pasien diketahui HIV, tetapi berobatnya di rumah sakit daerah lain. Kan rujukan, yang pertama puskesmas, kalau sudah stadium tertentu dirujuk ke rumah sakit,” jelasnya.
Karena itu, sistem pencatatan antarfasilitas kesehatan perlu dihubungkan secara lebih baik. Data yang akurat dibutuhkan untuk menghindari kekeliruan dalam membaca persebaran kasus sekaligus menentukan kebutuhan obat dan pelayanan setiap daerah.
Mobilitas penduduk yang meningkat seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara juga harus masuk dalam perhitungan. Pergerakan masyarakat antarkabupaten dan kota membuat pengendalian HIV tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh satu daerah.
Koordinasi diperlukan untuk memperluas akses pemeriksaan, memperkuat edukasi, dan memastikan pasien tetap mendapatkan layanan ketika berpindah tempat tinggal atau menjalani pengobatan melalui rujukan.
Selain pemerintah daerah, perusahaan diminta mengambil bagian dalam langkah pencegahan. Darlis mengatakan hasil uji petik terhadap sejumlah perusahaan menunjukkan pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up belum memasukkan skrining HIV.
Ia mendorong perusahaan mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaannya harus tetap memperhatikan persetujuan peserta, kerahasiaan hasil pemeriksaan, dan perlindungan pekerja dari diskriminasi.
“Maka kami meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim dapat mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3), sebagai bentuk dukungan untuk penanggulangan HIV,” ucapnya.
Darlis juga meminta fasilitas kesehatan lebih aktif menyampaikan informasi mengenai penularan, pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV. Edukasi yang benar diperlukan agar masyarakat tidak menjauhi maupun mendiskriminasi orang dengan HIV/AIDS.
Stigma dinilai dapat membuat seseorang enggan menjalani pemeriksaan atau menghentikan pengobatan. Padahal, kepatuhan mengikuti terapi menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan pasien sekaligus menekan risiko penularan.
Terapi antiretroviral yang dijalani secara konsisten dapat menekan jumlah virus hingga mencapai tingkat tidak terdeteksi. Ketika viral load tersupresi secara berkelanjutan, HIV tidak menular melalui hubungan seksual.
“Penderita HIV/AIDS sebenarnya bisa diobati asalkan mau menjalani terapi secara rutin, sehingga virusnya tidak lagi menular. Langkah pencegahannya adalah melalui skrining,” demikian Darlis Pattalongi.
Komisi IV DPRD Kaltim berharap berakhirnya bantuan Global Fund tidak menyebabkan pelayanan terputus. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan skema pembiayaan dalam APBD 2027 agar obat tetap tersedia, pemeriksaan dapat diperluas, dan pasien terus memperoleh pendampingan. (Adv)







