Gubernur Kaltim Desak Perusahaan Tambang Ikut Perbaiki Jalan Sangatta–Bengalon

Senin, 10 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA – Perusahaan-perusahaan yang selama ini menggunakan ruas jalan Sangatta–Bengalon harus ikut bertanggung jawab melakukan perbaikan. Ruas jalan tersebut merupakan jalan utama logistik sehingga kerusakan yang terjadi berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius. Untuk memperbaikinya diperlukan langkah cepat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan pihak perusahaan tambang yang menggunakan jalur tersebut.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ketika bersama Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) meninjau ruas jalan tersebut.

“Saya minta Balai Jalan Nasional dan perusahaan tambang yang menggunakan jalur ini, seperti KPC, agar tidak mengabaikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rudy juga meminta perhatian senator yang berasal dari DPRD Kutim, Pemprov, hingga DPR RI supaya perbaikan ruas jalan segera dilakukan. Karena jika jalan ini tidak segera ditangani, konsekuensi yang muncul akan sangat besar, baik dari sisi distribusi barang maupun potensi keresahan masyarakat.

Kunjungan Gubernur Kaltim ke ruas jalan ini meringankan tugas Pemerintah Kabupaten Kutim. Menurut Wabup Mahyunadi, pihaknya sudah berulang kali membuat laporan kepada pemerintah pusat dan Balai Jalan Nasional, tetapi belum mendapatkan respons yang diharapkan.

“Saya bersyukur Bapak Gubernur turun langsung melihat keadaan di lapangan, sebab kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan akibat aktivitas pertambangan yang memperparah kerusakan serta longsoran di beberapa titik,” ungkap Mahyunadi.

Diakui Mahyunadi, Pemerintah Kabupaten memiliki keterbatasan dalam menangani jalan ini. Ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional sehingga Pemerintah Kabupaten hanya bisa melaporkan dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat. Adapun terkait disiplin pertambangan, kewenangannya berada di pemerintah provinsi.

Kunjungan gubernur tersebut diharapkan Mahyunadi dapat segera mengarahkan dan mendorong agar pemerintah provinsi, melalui Balai Jalan Nasional, segera memanggil perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perbaikan segera dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan tambang.   (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA