Potretkaltim.com, Samarinda- Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menekankan pada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang tertuang di dalam kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif.
Hamas sapaannya mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang melalui wakil rakyat merupakan kebutuhan nyata di lapangan.
Setiap wakil rakyat rutin melaksanakan reses di daerah pemilihannya masing-masing untuk bertemu dengan konsetuennya. Dalam kegiatan itu, masyarakat kerap mengusulkan berbagai, harapan, usulan maupun keluhan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut, kemudian di input dalam pokir DPRD dan disampaikan ke pemerintah daerah untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Pokir adalah suara rakyat yang kami bawa dari lapangan. Pemerintah daerah harus memastikan semuanya masuk dalam dokumen perencanaan, supaya pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” jelasnya.
Selama ini masih ada kesenjangan antara aspirasi warga dengan realisasi program di lapangan, sambung Hamas, Ada sejumlah pokir yang kerap tertahan di tahap pembahasan tanpa tindak lanjut jelas.
Ia menegaskan, koordinasi yang solid antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak awal perencanaan menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap kegiatan memiliki target yang tepat sasaran.
Hamas mencontohkan, jika aspirasi warga di satu kecamatan adalah pembangunan infrastruktur jalan, drainase maupun jembatan, maka pemerintah harus merealisasikan usulan tersebut.
“Kami tidak ingin aspirasi yang kami bawa hanya jadi catatan tanpa wujud nyata. Kalau hal itu terjadi, maka fungsi representasi DPRD akan kehilangan arti,” tuturnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa integrasi pokir dalam RKPD tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, namun juga wujud nyata atas komitmen pemerintah daerah dalam partisipasi pembangunan.
DPRD Kaltim berharap, seluruh hasil reses anggota DPRD dapat direspons secara serius oleh Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







