Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, memprediksi kondisi fiskal daerah akan mengalami kontraksi mulai dari APBD Perubahan 2025 hingga berlanjut tahun depan.
Menurutnya, kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah pusat menyebabkan sejumlah pos anggaran pada Transfer ke Daerah (TKD) harus dipangkas.
“Pemprov Kaltim saat ini sedang melobi pemerintah pusat agar pemangkasan tidak terlalu besar, sementara DPRD memilih menunggu karena urusan TKD sepenuhnya kewenangan pusat,” jelas politisi Partai Golkar itu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ia menyebut adanya mandatory spending control dari KPK yang mewajibkan penyesuaian pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), agar penyusunan anggaran lebih tertib.
Di tengah ketidakpastian TKD, Hasanuddin meminta Pemprov Kaltim mulai mengevaluasi fondasi penyusunan APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Ia menilai perlu ada strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Caranya bisa dengan mengoptimalkan aset, memperkuat kontribusi BUMD, hingga mendorong diversifikasi ekonomi yang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam. Bisa sektor pertanian, pariwisata, atau jasa,” ungkapnya.
Sebagai catatan, pagu TKD Kaltim tahun 2025 dari Kementerian Keuangan ditetapkan sebesar Rp8,71 triliun. Hingga Juli 2025, daerah telah menerima Rp4,74 triliun atau separuh dari total alokasi. Dari jumlah itu, Rp6,97 triliun berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) berbagai sektor seperti perkebunan sawit, pajak penghasilan, hingga sumber daya alam.
Namun, DBH dipastikan menjadi komponen yang paling terdampak pemangkasan sebagaimana diatur dalam PMK 56/2025 tentang efisiensi belanja APBN. Bahkan, sepanjang 2023–2024, Kaltim juga mengalami kekurangan salur DBH senilai Rp2,07 triliun yang dititipkan pusat melalui Bank Indonesia lewat skema Treasury Deposit Facility.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







