Potretkaltim.com, SAMARINDA – Kasus dugaan komersialisasi ilegal di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Angklung, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, dinilai sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam menjaga aset daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin menilai, penggunaan lahan tanpa izin oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab telah berlangsung lama. “Saya sudah hampir 20 tahun di sini. Bahkan sebelum saya menjabat, lahan itu sudah ditempati orang,” ungkapnya.
Menurutnya, isu ini bukan baru kali ini disuarakan. Sebagai legislator, ia hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap aset daerah. “Itu memang tugas utama kami. Jadi bukan karena kekurangan kerjaan, tapi memang kewajiban mengawasi aset milik pemprov,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski belum mengetahui detail luas lahan yang dikuasai, Komisi III DPRD Kaltim berencana memanggil sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim.
“Kami akan minta BPN membawa peta resmi. Dari situ baru jelas, mana lahan pemprov dan mana yang sudah berdiri bangunan,” jelasnya.
Dari hasil pantauannya, sebagian besar lahan sudah penuh dengan bangunan, baik sementara maupun permanen. “Hampir tidak ada lagi yang kosong,” tutup Jahidin.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







