MUARA ANCALONG – Kantor desa harus menjadi rumah bersama, di mana pelayanan terjadi dan masyarakat mempunyai rasa memiliki. Dengan demikian, sebuah kantor desa akan menjadi ruang terbuka bagi warga untuk mendapatkan pelayanan, berdialog, dan bermusyawarah untuk menentukan arah kemajuan desa. Pada akhirnya, kantor desa tidak sekadar menjadi sarana administrasi, tetapi merupakan simbol kehadiran pemerintah melayani masyarakat secara langsung.
Pesan tersebut disampaikan oleh Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman ketika meresmikan Kantor Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong. Peresmian tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pedesaan.
“Dengan adanya kantor yang layak dan representatif ini, saya harap pelayanan kepada warga semakin cepat, mudah, dan transparan,” ujar Ardiansyah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur kantor desa menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat fondasi pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, pelayanan publik yang optimal berawal dari fasilitas yang memadai dan aparatur yang memiliki semangat pengabdian tinggi.
Selain itu, Bupati berpesan supaya fokus pemerintah desa tidak hanya pada pembangunan fisik semata, namun harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.
“Kualitas pelayanan publik bergantung pada kemampuan perangkat desa dalam memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Bupati juga menekankan pentingnya membangun tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dari pengelolaan anggaran yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Transparansi harus dijaga agar masyarakat percaya terhadap pemerintahnya,” tandas Bupati.
Kepala Desa Muara Dun, Suriansyah, mensyukuri selesainya pembangunan kantor desa yang didukung sepenuhnya oleh Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024. Dengan adanya kantor baru ini, pelayanan publik dan pembangunan di wilayahnya diharapkan berlangsung lebih efektif dan efisien. (ADV/ProkopimKutim/PK)







