Kasus Penolakan Pasien Disorot, Fuad : IGD Tidak Boleh Tolak Pasien Dalam Keadaan Darurat

Rabu, 26 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Fuad Fakhruddin Anggota DPRD Kaltim

Foto : Fuad Fakhruddin Anggota DPRD Kaltim

Samarinda — Dugaan penolakan penanganan seorang korban kecelakaan di salah satu rumah sakit di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin. Laporan masyarakat menyebutkan korban tidak segera mendapatkan layanan karena kasusnya dikategorikan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Fuad menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menjadikan administrasi sebagai alasan untuk menunda penanganan medis, terlebih jika pasien berada dalam kondisi gawat darurat. Ia menegaskan bahwa penyelamatan nyawa harus berada di posisi paling utama.

“Memang ada beberapa kasus yang tidak ditanggung BPJS, tetapi ketika menyangkut kondisi mendesak, tindakan medis harus dilakukan terlebih dahulu,” ujar Fuad.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, kecelakaan adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi, dan kecepatan respons menjadi kunci keselamatan. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas kesehatan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai pijakan dalam memberikan layanan.

Fuad juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menegaskan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada sisi kemanusiaan, termasuk dalam sektor kesehatan.

“Ini persoalan nyawa. Hewan saja kalau tertabrak kita bantu, apalagi manusia,” ucapnya, mempertegas pesan bahwa petugas lapangan tidak boleh ragu dalam memberikan pertolongan pertama.

Ia menilai perlu ada pembenahan serius pada prosedur penanganan darurat di rumah sakit. Menurut Fuad, IGD harus tetap menerima dan menindaklanjuti pasien, lalu persoalan pembiayaan dapat diurus setelah tindakan penyelamatan dilakukan.

“Tidak boleh terikat semata-mata pada aturan pembiayaan. IGD wajib melayani,” tegasnya.

Meski Komisi IV DPRD Kaltim belum memanggil BPJS maupun manajemen rumah sakit terkait laporan ini, Fuad memastikan kasus serupa tidak boleh dianggap sepele. Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap mutu layanan kesehatan akan tetap menjadi agenda Komisi.

“Kami terus memantau. Layanan kesehatan menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA