SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur meminta instansi terkait membuka dan mendalami data kebakaran hutan dan lahan, terutama kejadian yang berada di dalam atau sekitar kawasan perusahaan. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui pola kemunculan api sekaligus memastikan penyebab setiap peristiwa.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan pemeriksaan perlu mencakup lokasi, luas area terbakar, status penguasaan lahan, titik awal api, hingga rencana pemanfaatan kawasan setelah kebakaran.
Data tersebut dinilai penting untuk membedakan kebakaran akibat kondisi alam, kelalaian manusia, maupun tindakan yang dilakukan secara sengaja. Pemeriksaan juga dapat menunjukkan ada atau tidaknya keterkaitan dengan aktivitas korporasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu aspek yang perlu ditelusuri ialah kemungkinan motif ekonomi. Pembukaan dan pembersihan lahan berskala besar membutuhkan biaya operasional yang tinggi sehingga berpotensi mendorong pihak tertentu mencari cara lebih murah.
“Dari data yang pernah kami peroleh, persoalannya berkaitan dengan aspek ekonomi. Biaya pembersihan lahan bisa sangat besar, apalagi jika luasannya bukan hanya satu atau dua hektare, melainkan ribuan bahkan jutaan hektare,” ujar Sabaruddin, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, dugaan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan. Aparat dan instansi berwenang tetap harus membuktikan apakah api digunakan sebagai cara untuk mempercepat pembersihan lahan atau muncul karena faktor lain.
Keberadaan titik kebakaran di kawasan konsesi juga tidak otomatis menunjukkan perusahaan sebagai pelaku. Setiap tuduhan harus didukung hasil pemeriksaan lapangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi II ingin penelusuran dilakukan secara objektif agar pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat ditindak. Pada saat yang sama, proses tersebut harus menghindarkan pihak yang tidak terlibat dari tuduhan tanpa dasar.
Sabaruddin mengatakan kebakaran di kawasan perusahaan sebelumnya pernah menjadi pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Salah satu kejadian menimbulkan pertanyaan karena terdapat tindakan tertentu setelah api berhasil dipadamkan.
“Pernah terjadi kebakaran di kawasan perusahaan. Setelah api padam, langsung dipasang tanda larangan untuk membangun di lokasi tersebut. Situasi seperti itu tentu menimbulkan indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” ungkapnya.
Pemasangan tanda tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran. Namun, rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kebakaran dapat menjadi bahan awal bagi instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Penelusuran dapat mencakup legalitas penguasaan lahan, izin kegiatan, kepentingan pihak-pihak di sekitar lokasi, serta perubahan pemanfaatan kawasan setelah kebakaran.
Selain dugaan kesengajaan, faktor lingkungan tidak boleh diabaikan. Lahan gambut dapat menyimpan api di bawah permukaan dan membuat proses pemadaman berlangsung lebih sulit.
Kelalaian manusia juga berpotensi memicu kebakaran. Puntung rokok, aktivitas pembukaan lahan tanpa prosedur keselamatan, maupun penggunaan api yang tidak diawasi dapat menjadi sumber awal kebakaran ketika vegetasi mengering.
Karena itu, Sabaruddin menilai hasil pemeriksaan harus mampu menjelaskan penyebab setiap kejadian secara terpisah. Tidak seluruh kebakaran dapat diperlakukan dengan asumsi yang sama karena karakter wilayah dan aktivitas di sekitarnya berbeda.
Komisi II mendorong pemerintah menyusun data yang dapat memperlihatkan pola kejadian dari waktu ke waktu. Informasi itu dapat menjadi dasar pengawasan terhadap wilayah yang berulang kali terbakar dan menentukan langkah pencegahan berikutnya.
Masyarakat juga diminta berperan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan atau tindakan yang berpotensi memicu api. Media diharapkan membantu memperluas edukasi mengenai dampak karhutla dan pentingnya menjaga kawasan rawan.
“Asapnya bukan hanya berdampak bagi perusahaan atau masyarakat di sekitar lokasi. Hampir seluruh masyarakat Kaltim bisa terdampak, bahkan sampai wilayah lain di Indonesia dan negara tetangga seperti Singapura serta Malaysia,” pungkasnya.
Komisi II berharap pemeriksaan tidak berhenti pada pemadaman dan pendataan luas lahan. Penyebab kebakaran, kepentingan di balik pemanfaatan kawasan, serta tanggung jawab setiap pihak harus ditelusuri untuk mencegah kejadian serupa terus berulang. (Adv)







