Potretkaltim.com, Kutai Timur – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan bagi partai politik (banparpol) untuk tahun anggaran 2024. Acara ini diadakan di Ruang Rapat Kesbangpol Kutai Timur pada hari Selasa, 27 Mei 2025.
Laporan ini menyajikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur mengenai 12 partai politik yang memperoleh dana bantuan partai politik, untuk periode DPRD 2019–2024 serta periode 2024–2029. Dana tersebut akan disalurkan dalam dua tahap pencairan, sesuai dengan periode jabatan anggota legislatif yang terpilih.
Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa semua partai politik yang menerima dana telah memenuhi ketentuan dan kriteria akuntabilitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak partai politik malah mencatatkan pengeluaran yang melebihi total bantuan yang mereka terima dari pemerintah, dengan sumbangan tambahan berasal dari iuran yang dikumpulkan di dalam partai.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Kesbangpol Kutai Timur, Tejo Juwono, menjelaskan bahwa alokasi dana bantuan ini difokuskan terutama pada kegiatan pendidikan politik, yang mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan dengan kegiatan operasional sekretariat partai. Diharapkan bahwa ini dapat memperbaiki kualitas demokrasi dan proses politik di Kutai Timur.
“Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mendorong proses demokrasi yang sehat dan akuntabel. Kami berharap dana ini digunakan secara efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
“Puji Tuhan, semua laporan dinyatakan sesuai. Kami sangat mengapresiasi kerja sama partai politik yang kooperatif dalam memenuhi permintaan data” Ungkap Kepala kesatuan Bangsa dan politik Kutai Timur
Penyampaian LHP ini juga menjadi kesempatan untuk mendorong perbaikan dalam kemampuan pengelolaan keuangan partai politik. Kesbangpol Kutim bertekad untuk terus mengawasi dan menilai pelaksanaan bantuan keuangan itu demi memastikan akuntabilitas dan transparansi di masa yang akan datang. (One)







