Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya laporan rutin dari seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasanuddin menuturkan, percepatan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta naskah akademik terkait penyesuaian status hukum BUMD juga perlu dilakukan segera. Selain itu, penguatan prasyarat penganggaran melalui rencana bisnis dan analisis investasi wajib menjadi perhatian.
“Kami sepakat agar pelaporan kinerja BUMD dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada Komisi II DPRD Kaltim,” ujarnya belum lama ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyusun Ranperda tematik yang secara khusus mengatur penyertaan modal, guna memberikan payung hukum yang lebih komprehensif bagi pengelolaan BUMD di daerah.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Akbar Sutantyo, menyampaikan bahwa proses penyesuaian status hukum perusahaannya telah melalui harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Penyesuaian ini bertujuan memperkuat posisi hukum perusahaan, membuka peluang ekspansi usaha, serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD,” ungkap Akbar.
Ia menambahkan, perubahan status hukum bukan hanya bersifat administratif, melainkan murni untuk meningkatkan daya saing PT MMP dan memperbesar perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







