Potretkaltim.com, SAMARINDA – Perselisihan tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur terkait wilayah Dusun Sidrap, Desa Martadinata, kembali menemui jalan buntu.
Upaya mediasi yang ditempuh Pemerintah Provinsi Kaltim gagal mencapai kata sepakat, membuat Sidrap bersiap membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus berpijak pada asas keadilan dan kepastian hukum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tunggu putusan MK nanti, apakah Sidrap masuk wilayah Bontang atau Kutim,” ujarnya.
Menurutnya, sengketa batas wilayah bukan sekadar garis di peta, melainkan menyangkut hak dasar warga negara. Ia mengungkap, selama ini masyarakat Sidrap banyak bergantung pada fasilitas publik Kota Bontang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
“Aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan. DPRD Kaltim memastikan seluruh proses berjalan transparan dan berpihak pada warga,” tegasnya.
Hasanuddin berharap, putusan MK kelak mempertimbangkan realitas sosial yang ada di lapangan, bukan hanya batas administratif.
“Yang kita harapkan adalah keadilan untuk Sidrap dan seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







