Kewenangan Berubah, DPRD Kaltim Soroti Kusutnya Dana Jaminan Reklamasi Tambang

Kamis, 16 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadi’ah (ist)

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadi’ah (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menilai persoalan jaminan reklamasi (jamrek) tambang yang tidak jelas di Kaltim disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kewenangan tersebut sempat berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi, dan kini berada di pemerintah pusat.

“Soal jaminan reklamasi ini memang sudah kusut. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang direvisi itu, kewenangan pemberian IUP ada di kabupaten/kota. Jadi kita di provinsi tidak punya kewenangan untuk menelusuri dana jamrek ini disimpan di mana, di daerah atau di pusat,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Syarifatul menjelaskan, setelah perubahan regulasi, kewenangan tersebut sempat kembali ke tingkat provinsi. Pada masa itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki ruang untuk menelusuri besaran dan keberadaan dana jamrek yang dimiliki perusahaan tambang.

“Sekarang teman-teman di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sedang mencermati dan menelusuri berapa sebenarnya dana jamrek yang sudah digunakan, tersimpan, atau dikembalikan untuk kegiatan reklamasi di wilayah bekas tambang,” terangnya.

Akhir, Syarifatul mengatakan setelah sekitar delapan tahun kewenangan berada di tingkat provinsi, PTSP diyakini sudah memiliki data yang cukup akurat terkait besaran dan lokasi penyimpanan dana jaminan reklamasi tersebut.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA