Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menilai persoalan jaminan reklamasi (jamrek) tambang yang tidak jelas di Kaltim disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kewenangan tersebut sempat berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi, dan kini berada di pemerintah pusat.
“Soal jaminan reklamasi ini memang sudah kusut. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang direvisi itu, kewenangan pemberian IUP ada di kabupaten/kota. Jadi kita di provinsi tidak punya kewenangan untuk menelusuri dana jamrek ini disimpan di mana, di daerah atau di pusat,” jelasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Syarifatul menjelaskan, setelah perubahan regulasi, kewenangan tersebut sempat kembali ke tingkat provinsi. Pada masa itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki ruang untuk menelusuri besaran dan keberadaan dana jamrek yang dimiliki perusahaan tambang.
“Sekarang teman-teman di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sedang mencermati dan menelusuri berapa sebenarnya dana jamrek yang sudah digunakan, tersimpan, atau dikembalikan untuk kegiatan reklamasi di wilayah bekas tambang,” terangnya.
Akhir, Syarifatul mengatakan setelah sekitar delapan tahun kewenangan berada di tingkat provinsi, PTSP diyakini sudah memiliki data yang cukup akurat terkait besaran dan lokasi penyimpanan dana jaminan reklamasi tersebut.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







