Komisi I DPRD Kaltim Desak Pemprov Cari Solusi bagi Honorer yang Belum Terakomodasi PPPK

Senin, 29 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin (ist)

Foto : Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin (ist)

Potretkaltim.com, Samarinda – Nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kalimantan Timur.

Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menegaskan pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar para honorer tetap mendapat kepastian kerja dan tidak terpinggirkan dalam proses reformasi kepegawaian.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Biro Organisasi Setdaprov, Biro Hukum, serta perwakilan tenaga honorer, beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kaltim. Kami yakin Pemprov Kaltim juga memiliki kepedulian yang sama,” ujar Salehuddin.

Ia menilai, meskipun regulasi nasional menghapus status tenaga honorer, banyak di antara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun dan berkontribusi besar bagi pelayanan publik.

Karena itu, Pemprov Kaltim diminta segera mengambil langkah konkret menyesuaikan dinamika kebijakan dari Kementerian PANRB.

Lebih lanjut, Salehuddin juga menekankan pentingnya komitmen Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk menyiapkan mekanisme transisi yang jelas. “Jangan sampai rekan-rekan honorer kehilangan pekerjaan di tengah proses perubahan menuju sistem PPPK,” tandasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA