Potretkaltim.com, Samarinda – Nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menegaskan pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar para honorer tetap mendapat kepastian kerja dan tidak terpinggirkan dalam proses reformasi kepegawaian.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Biro Organisasi Setdaprov, Biro Hukum, serta perwakilan tenaga honorer, beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kaltim. Kami yakin Pemprov Kaltim juga memiliki kepedulian yang sama,” ujar Salehuddin.
Ia menilai, meskipun regulasi nasional menghapus status tenaga honorer, banyak di antara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun dan berkontribusi besar bagi pelayanan publik.
Karena itu, Pemprov Kaltim diminta segera mengambil langkah konkret menyesuaikan dinamika kebijakan dari Kementerian PANRB.
Lebih lanjut, Salehuddin juga menekankan pentingnya komitmen Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk menyiapkan mekanisme transisi yang jelas. “Jangan sampai rekan-rekan honorer kehilangan pekerjaan di tengah proses perubahan menuju sistem PPPK,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







