Potretkaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya kepastian hukum atas aset yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan.
Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja ke kantor KPU setempat untuk meninjau kondisi lahan dan bangunan yang hingga kini masih berstatus pinjam pakai tanpa perjanjian resmi.
Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, didampingi sejumlah anggota, antara lain Didik Agung Eko Wahono, Budianto Bulang, Baharuddin Demmu, dan Andi Faisal Assegaf. Rombongan diterima langsung oleh jajaran KPU Balikpapan yang memaparkan kondisi dan status aset yang mereka tempati.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa kantor KPU Balikpapan berdiri di atas lahan yang belum memiliki dasar hukum kuat. Meski demikian, pihak KPU tetap berkomitmen menjaga dan merawat aset tersebut.
“Kami terus melakukan pemeliharaan semampu kami, meski status lahan ini masih belum jelas,” ujar perwakilan KPU Balikpapan, Susan Charly Rumate.
Menanggapi hal itu, Salehuddin menekankan perlunya penyelesaian segera agar KPU tidak terbebani persoalan administratif yang bisa mengganggu kinerja lembaga.
“Status aset harus memiliki kepastian hukum. Tanpa itu, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk soal perawatan gedung maupun potensi sengketa,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kaltim berkomitmen memfasilitasi koordinasi antara KPU Balikpapan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim untuk mencari solusi yang tepat.
Menurut Komisi I, kepastian aset bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan landasan hukum yang jelas, KPU diharapkan dapat fokus menjalankan tugas utamanya—menyelenggarakan proses demokrasi yang tertib, transparan, dan profesional.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







