Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Transisi Pengelolaan Haji, Ingatkan Agar Jamaah Tak Jadi Korban

Kamis, 18 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra (ist)

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian khusus terhadap rencana transisi pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) mulai tahun depan. Alih kelola tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dipersiapkan secara matang.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa tujuan transisi seharusnya untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan menambah kerumitan.

“Kalau tidak hati-hati, jamaah yang akan dirugikan. Harus ada kepastian dan jaminan agar pelayanan justru lebih baik,” ujarnya saat menghadiri sebuah kegiatan di Balikpapan, baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, mulai dari masa tunggu keberangkatan jamaah yang bisa mencapai puluhan tahun, hingga fasilitas Embarkasi Balikpapan yang dinilai tertinggal dibandingkan daerah lain.

Andi Satya juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana program perjalanan religi, termasuk umroh gratis untuk marbot masjid maupun penjaga rumah ibadah non-Muslim.

Ia menekankan, sejak awal 2026 pengelolaan haji akan sepenuhnya berada di bawah BPH. Oleh karena itu, mekanisme alur kerja, penanggung jawab di daerah, hingga jaminan pelayanan harus disosialisasikan sejak dini.

“Jangan sampai ketidakjelasan membuat jamaah bingung dan pelayanan jadi kacau,” tegas politisi Golkar tersebut.

Sementara itu, data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim mencatat adanya lonjakan anggaran perjalanan religi, dari Rp31 miliar pada 2025 untuk 896 orang, menjadi Rp47,6 miliar pada 2026 untuk 1.360 orang.

Dengan berbagai dinamika itu, Komisi IV DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah dan BPH untuk menyiapkan langkah antisipasi sejak awal. Tujuannya agar jamaah haji asal Kaltim tetap memperoleh layanan yang layak, aman, dan transparan di tengah proses peralihan pengelolaan.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA