Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian khusus terhadap rencana transisi pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) mulai tahun depan. Alih kelola tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dipersiapkan secara matang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa tujuan transisi seharusnya untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan menambah kerumitan.
“Kalau tidak hati-hati, jamaah yang akan dirugikan. Harus ada kepastian dan jaminan agar pelayanan justru lebih baik,” ujarnya saat menghadiri sebuah kegiatan di Balikpapan, baru-baru ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, mulai dari masa tunggu keberangkatan jamaah yang bisa mencapai puluhan tahun, hingga fasilitas Embarkasi Balikpapan yang dinilai tertinggal dibandingkan daerah lain.
Andi Satya juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana program perjalanan religi, termasuk umroh gratis untuk marbot masjid maupun penjaga rumah ibadah non-Muslim.
Ia menekankan, sejak awal 2026 pengelolaan haji akan sepenuhnya berada di bawah BPH. Oleh karena itu, mekanisme alur kerja, penanggung jawab di daerah, hingga jaminan pelayanan harus disosialisasikan sejak dini.
“Jangan sampai ketidakjelasan membuat jamaah bingung dan pelayanan jadi kacau,” tegas politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim mencatat adanya lonjakan anggaran perjalanan religi, dari Rp31 miliar pada 2025 untuk 896 orang, menjadi Rp47,6 miliar pada 2026 untuk 1.360 orang.
Dengan berbagai dinamika itu, Komisi IV DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah dan BPH untuk menyiapkan langkah antisipasi sejak awal. Tujuannya agar jamaah haji asal Kaltim tetap memperoleh layanan yang layak, aman, dan transparan di tengah proses peralihan pengelolaan.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







