KUTAI KARTANEGARA – Digitalisasi UMKM di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai diarahkan tidak hanya untuk memperluas pemasaran, tetapi juga memperkuat basis data usaha sebagai bahan penyusunan kebijakan ekonomi daerah.
Melalui KukarGO, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyiapkan sistem yang dapat mendukung pemetaan data pelaku usaha secara real-time. Data tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan perkembangan UMKM di daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pembangunan ekosistem UMKM membutuhkan data yang tertata agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita membutuhkan ekosistem usaha yang terpadu, mulai dari legalitas, peningkatan kualitas produk dan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, penyediaan ruang usaha hingga perluasan akses pasar,” kata Aulia, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, data menjadi salah satu fondasi dalam membangun ekosistem tersebut. Pemerintah membutuhkan gambaran mengenai pelaku usaha dan kondisi bisnisnya agar program yang diberikan tidak berjalan secara umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
KukarGO kemudian dikembangkan dengan pemetaan data usaha sebagai salah satu fungsinya. Platform tersebut juga mendorong integrasi data legalitas, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketertiban pelaku usaha.
Aulia menilai integrasi legalitas penting untuk mendorong UMKM menjadi lebih profesional. Kejelasan identitas usaha juga dapat menjadi modal ketika pelaku usaha ingin memperluas pasar maupun mengakses berbagai bentuk dukungan.
“UMKM kita ingin lebih tertib, profesional dan terpercaya, sehingga mampu memperluas promosi dan akses pasar,” ujarnya.
Menurut Aulia, data yang semakin tertata juga dapat membantu pemerintah melihat perkembangan sektor UMKM secara lebih menyeluruh. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan program pemberdayaan usaha masyarakat.
Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh berhenti pada keberadaan platform atau katalog produk. Teknologi harus menghasilkan manfaat yang lebih luas, termasuk membantu pemerintah memahami kondisi pelaku usaha sekaligus membantu UMKM meningkatkan kapasitas bisnisnya.
KukarGO diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem penguatan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga mendukung perencanaan dan kebijakan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.
“Tentunya dengan pemanfaatan data secara lebih terintegrasi,” pungkas Aulia. (Adv)







