ANALISAKALTIM.COM – Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas langkah yang dinilainya kurang serius dalam mengatasi angka pengangguran di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kelambanan dalam menangani isu pengangguran dapat berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat.
Menurut Baharuddin, pengangguran bukan hanya soal kurangnya pekerjaan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Kaltim untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih strategis dan progresif untuk membuka lapangan kerja baru, memperkuat sektor UMKM, serta memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Baharuddin menyoroti masih banyaknya warga Kaltim yang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Dirinya meminta pemprov segera menindaklanjuti sektor-sektor yang potensial menyerap tenaga kerja secara optimal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harus ada perhatian khusus pada sektor mana yang bisa menjadi peluang, mana yang bisa menyerap tenaga kerja,” terangnya.
Salah satu sektor yang menjadi keunggulan di Kaltim adalah perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sektor perdagangan mencatat penyerapan tenaga kerja tertinggi dengan 367.785 pekerja pada Februari lalu, setara dengan 20,33 persen dari total angkatan kerja di provinsi ini.
Baharuddin mengatakan bahwa sektor perdagangan saja tidak cukup. Dirinya mengharapkan Pemprov Kaltim dapat mengembangkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar, seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.
Menurutnya, upaya ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja agar masyarakat Kaltim mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
“Pemprov juga harus proaktif membaca peluang usaha yang ada, sehingga lapangan kerja bisa tercipta lebih banyak dan lebih optimal,” tuturnya.
Kritik ini sekaligus menjadi seruan bagi pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kaltim. (AG/Adv/DPRDKaltim)







