Kutim Bahas Perubahan Perda Pajak untuk Perkuat Kemandirian Fiskal

Kamis, 6 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) secara resmi menyampaikan nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Bupati, implementasi Perda yang baru nanti menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap, terutama dari sektor jasa umum, perizinan, serta pemanfaatan aset daerah. Diharapkan hal ini dapat membantu pembiayaan program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Perubahan atas Perda ini bukan hanya soal penyesuaian terhadap regulasi pusat, tetapi juga langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi. Kita ingin memastikan Kutim mampu berdiri lebih mandiri dari sisi fiskal,” tegas Ardiansyah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam terhadap objek pajak dan retribusi yang potensial. Optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan PAD.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang memimpin jalannya sidang, menyambut positif langkah tersebut. Ia menekankan pentingnya memperhatikan keseimbangan antara upaya peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Raperda ini dijadwalkan akan dibahas secara intensif bersama perangkat daerah teknis, serta menerima masukan dari masyarakat sebelum ditetapkan menjadi regulasi daerah yang sah. Pemerintah daerah berharap aturan baru ini dapat menjadi pijakan kuat dalam membangun Kutim yang lebih berdaya secara fiskal dan berkelanjutan dalam pelayanan publik.

Lebih lanjut, Ketua DPRD mendukung kebijakan tersebut, meski mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan. Jangan sampai kebijakan ini memberatkan pelaku usaha dan warga. Karena itu, DPRD Kutim akan mencermati dengan saksama isi Raperda ini dalam pembahasan selanjutnya.   (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA