SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak menginginkan proses dispensasi perkawinan dilihat hanya sebagai prosedur hukum pemberian izin belaka, melainkan justru menjadi intervensi konseling untuk mencegah perkawinan dini. Untuk tujuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin”.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menyatakan bahwa pemerintah Kutim menginginkan anak-anak tumbuh sehat, berpendidikan, dan memiliki masa depan yang cerah. Menurutnya, konseling harus menjadi pintu masuk yang diperkuat, sehingga layanan akan lebih ramah anak dan solutif.
FGD juga menjadi ruang menjalin kolaborasi berbagai pihak yang peduli dengan persoalan perkawinan anak. Mereka yang diundang antara lain aparat kepolisian, pengadilan agama, Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi, hingga lembaga perlindungan anak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka duduk bersama, mengungkap fakta lapangan, dan menganalisis supaya dispensasi perkawinan dapat diintervensi dengan konseling psikologis, edukasi, serta perlindungan sosial. Seperti yang diinginkan Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak DPPPA Kutim, Rita Winarni, bahwa layanan konseling wajib menjadi elemen penting dalam setiap proses permohonan dispensasi kawin.
“Kami tidak ingin anak-anak terburu-buru masuk ke jenjang perkawinan tanpa kesiapan mental dan sosial. Kehadiran konseling akan sangat membantu memastikan keputusan yang diambil benar-benar matang,” ujar Rita.
Sementara itu, Rahma dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kutim menekankan pentingnya fungsi konseling sebagai langkah pencegahan.
“Melalui konseling, kita bisa mengedukasi dan melindungi generasi muda sejak dini agar mereka tidak terjebak pada situasi yang merugikan masa depannya,” jelasnya.
Menekankan fungsi konseling juga menjadi salah satu intervensi untuk mencegah dispensasi justru menjadi legalisasi perkawinan dini. Seperti yang dikatakan Sumardi, perwakilan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang menegaskan bahwa dispensasi perkawinan sejatinya merupakan mekanisme darurat.
Forum yang terbangun membentuk sinergi berbagai pihak supaya terjalin kerja sama, sehingga perkawinan anak bisa dicegah. Tujuannya agar kualitas generasi masa depan Kutim terjaga kualitas dan daya saingnya. (ADV/ProkopimKutim/PK)







