Potretkaltim.com, Samarinda- Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyampaikan bahwa banyaknya peralihanfungsi lahan dapat menimbulkan permasalahan serius di sektor pangan.
Pemerintah harus mengambil langkah strategis mengatasi permasalahan ini, mengingat Kaltim berambisi menjadi daerah lumbung pangan nasional.
“Baik yang dilakukan oleh perusahaan tambang maupun pemerintah daerah, semuanya harus mengacu pada rencana yang melindungi kebutuhan ketahanan pangan. Hal ini sebenarnya sudah tercermin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tinggal bagaimana kita konsisten menjalankannya,” ujar Firnadi, Senin (11/8/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa lahan pertanian harus dikelola dengan baik dan juga dilindungi regulasi sehingga terhindar dari peralihanfungsi.
Lanjut Firnadi, jika alih fungsi terus dibiarkan produksi pangan akan terancam dan mata pencarian petani pun akan hilang.
“Kita tidak boleh membiarkan tanah milik warga diperjualbelikan sembarangan. Begitu juga lahan yang dikelola lembaga atau institusi, jangan sampai dialihkan untuk kegiatan nonpertanian. Kalau tanahnya produktif untuk pertanian, pertahankan untuk kepentingan pangan,” sebutnya.
Fenomena alih fungsi lahan kerap kali disebkan atas tingginya produktivitas sektor industri, pertambangan, dan perumahan.
Meskipun sektor-sektor tersebut juga memiliki kontribusi ekonomi, kata Firnadi, tanpa pengaturan yang tepat, maka bisa menggerus ketersediaan lahan pangan yang strategis.
Ia menilai, regulasi yang kuat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lahan pangan di Kaltim. Aturan yang tegas dan terukur akan memaksa semua pihak menaati batasan pemanfaatan lahan serta mendorong peningkatan produksi pangan secara konsisten.
“Perlindungan lahan pertanian bukan hanya soal mempertahankan sawah atau ladang, tetapi juga soal menjaga masa depan ketersediaan pangan dan harga yang stabil di pasaran,” tuturnya.
Firnadi pun menghimbau seluruh pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat—untuk menempatkan sektor pertanian jadi pembahasan bersama.
Baginya, ketahanan pangan adalah pondasi penting bagi kemandirian daerah, dan tanpa perlindungan lahan, mimpi menjadi lumbung pangan hanya akan tinggal wacana.
“Jangan tunggu sampai kita mengalami krisis pangan baru kemudian bergerak. Mari kita mulai dari sekarang, dengan memastikan lahan produktif tetap menjadi milik pertanian. Ini untuk masa depan anak cucu kita di Kaltim,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







