KUTAI KARTANEGARA – Penataan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memasuki tahap persiapan. Sejumlah jabatan yang masih kosong akan dibahas melalui mekanisme komite dengan mempertimbangkan pemetaan manajemen talenta dan usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan pengisian jabatan harus melalui proses yang terukur sebelum kandidat ditetapkan. Pemerintah daerah terlebih dahulu menghimpun bahan pertimbangan, mengolah data calon pejabat, kemudian melanjutkan proses melalui sistem kepegawaian yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita akan rapat di komite yang saya sendiri ketuanya. Acuan yang kita pakai adalah manajemen talenta, usulan dari OPD. Kemudian kita olah lalu dimasukkan ke sistem kita laporan di BKN,” kata Sunggono, Minggu (18/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembahasan di tingkat komite menjadi bagian penting untuk menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan potensi aparatur yang tersedia. Usulan dari masing-masing OPD akan menjadi bahan evaluasi, sedangkan data manajemen talenta digunakan sebagai salah satu acuan dalam menelaah kandidat yang berpeluang mengisi posisi tersebut.
Ia berujar, mekanisme ini juga menempatkan pengisian jabatan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia aparatur, bukan sekadar melengkapi struktur organisasi.
“Setiap posisi memiliki tanggung jawab dan kebutuhan kompetensi berbeda, sehingga pertimbangan mengenai calon pejabat perlu disesuaikan dengan kebutuhan instansi,” jelas Sunggono.
Sunggono menegaskan, pengumpulan usulan dan pembahasan kandidat belum menjadi akhir dari proses tersebut. Setelah data diolah, pemerintah daerah masih harus menuntaskan persyaratan administrasi serta mengikuti ketentuan teknis kepegawaian yang berlaku.
Dengan demikian, waktu penyelesaian pengisian jabatan bergantung pada terpenuhinya tahapan yang dipersyaratkan. Pemkab Kukar perlu memastikan proses berjalan sesuai prosedur sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap posisi-posisi yang belum terisi.
“Setelah pembahasan dan pengolahan data, pemerintah daerah perlu memenuhi persyaratan administrasi serta memperoleh persetujuan teknis sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya.
Sunggono berujar, Keberadaan pejabat pada posisi yang dibutuhkan diharapkan dapat menunjang kelancaran kerja pemerintahan. Kekosongan jabatan berpotensi memengaruhi pembagian tanggung jawab dan koordinasi apabila kebutuhan organisasi tidak ditangani dengan tepat.
“Karena itu, proses penataan perlu mempertimbangkan kepentingan organisasi sekaligus kesiapan aparatur yang akan ditempatkan,” terang Sunggono.
Sunggono menekankan, seluruh tahapan harus dilalui agar keputusan mengenai pengisian jabatan memiliki dasar yang sesuai dengan aturan kepegawaian. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemenuhan posisi kosong, tetapi juga memastikan proses penempatannya berjalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Setiap tahapan perlu diselesaikan agar penataan jabatan berjalan sesuai prosedur kepegawaian,” pungkasnya. (Adv)







