Manajemen Talenta Jadi Acuan Pengisian Jabatan Kosong Pemerintahan Kukar

Minggu, 18 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono,

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono,

KUTAI KARTANEGARA – Penataan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memasuki tahap persiapan. Sejumlah jabatan yang masih kosong akan dibahas melalui mekanisme komite dengan mempertimbangkan pemetaan manajemen talenta dan usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan pengisian jabatan harus melalui proses yang terukur sebelum kandidat ditetapkan. Pemerintah daerah terlebih dahulu menghimpun bahan pertimbangan, mengolah data calon pejabat, kemudian melanjutkan proses melalui sistem kepegawaian yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita akan rapat di komite yang saya sendiri ketuanya. Acuan yang kita pakai adalah manajemen talenta, usulan dari OPD. Kemudian kita olah lalu dimasukkan ke sistem kita laporan di BKN,” kata Sunggono, Minggu (18/10/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pembahasan di tingkat komite menjadi bagian penting untuk menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan potensi aparatur yang tersedia. Usulan dari masing-masing OPD akan menjadi bahan evaluasi, sedangkan data manajemen talenta digunakan sebagai salah satu acuan dalam menelaah kandidat yang berpeluang mengisi posisi tersebut.

Ia berujar, mekanisme ini juga menempatkan pengisian jabatan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia aparatur, bukan sekadar melengkapi struktur organisasi.

“Setiap posisi memiliki tanggung jawab dan kebutuhan kompetensi berbeda, sehingga pertimbangan mengenai calon pejabat perlu disesuaikan dengan kebutuhan instansi,” jelas Sunggono.

Sunggono menegaskan, pengumpulan usulan dan pembahasan kandidat belum menjadi akhir dari proses tersebut. Setelah data diolah, pemerintah daerah masih harus menuntaskan persyaratan administrasi serta mengikuti ketentuan teknis kepegawaian yang berlaku.

Dengan demikian, waktu penyelesaian pengisian jabatan bergantung pada terpenuhinya tahapan yang dipersyaratkan. Pemkab Kukar perlu memastikan proses berjalan sesuai prosedur sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap posisi-posisi yang belum terisi.

“Setelah pembahasan dan pengolahan data, pemerintah daerah perlu memenuhi persyaratan administrasi serta memperoleh persetujuan teknis sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Sunggono berujar, Keberadaan pejabat pada posisi yang dibutuhkan diharapkan dapat menunjang kelancaran kerja pemerintahan. Kekosongan jabatan berpotensi memengaruhi pembagian tanggung jawab dan koordinasi apabila kebutuhan organisasi tidak ditangani dengan tepat.

“Karena itu, proses penataan perlu mempertimbangkan kepentingan organisasi sekaligus kesiapan aparatur yang akan ditempatkan,” terang Sunggono.

Sunggono menekankan, seluruh tahapan harus dilalui agar keputusan mengenai pengisian jabatan memiliki dasar yang sesuai dengan aturan kepegawaian. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemenuhan posisi kosong, tetapi juga memastikan proses penempatannya berjalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

“Setiap tahapan perlu diselesaikan agar penataan jabatan berjalan sesuai prosedur kepegawaian,” pungkasnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA