Mayoritas Pengelolaan Sungai Mahakam di Tangan Swasta, DPRD Kaltim Pertanyakan Kontribusi untuk PAD

Jumat, 28 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Hasanuddin Ma’sud Ketua DPRD Kaltim.

Foto : Hasanuddin Ma’sud Ketua DPRD Kaltim.

Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menyoroti masih minimnya kontribusi sektor jasa pemanduan kapal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan menilai, pengelolaan alur sungai di titik-titik bawah jembatan belum sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah sehingga potensi ekonomi daerah terus terlewat.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar sepuluh jembatan di Kaltim yang dilewati kapal-kapal bermuatan besar. Setiap jembatan membutuhkan layanan pemanduan dan pendampingan agar lalu lintas sungai berjalan aman. Namun, sebagian besar layanan tersebut tidak ditangani Perusda.

“Faktanya, dari semua jembatan itu hanya Jembatan Mahakam yang dikelola pemerintah. Itu pun aktivitas kapalnya masih lima sampai tujuh unit per hari, jauh di bawah potensinya,” kata Hasanuddin.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, sembilan jembatan lainnya sepenuhnya ditangani swasta atau kelompok masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat PAD dari sektor sungai tidak tercatat secara maksimal. Hasanuddin meminta agar seluruh kontrak layanan pemanduan kapal segera dialihkan kepada perusahaan daerah. Setelah berada di bawah satu pintu, Perusda bisa bekerja sama dengan operator resmi seperti Pelindo untuk memastikan standar operasional tetap terjaga.

Ia menyebut ada sederet jembatan yang berpotensi menyumbangkan pendapatan signifikan, seperti Jembatan Mahkota II, Mahulu, Kukar, Martadipura, Sanga-Sanga, Kutai Lama, Cerocok, hingga tikungan GP yang dikenal rawan insiden kapal.

“Semua infrastruktur itu dibangun memakai uang daerah. Sudah seharusnya daerah memperoleh manfaat ekonomi yang kembali ke kas pemerintah,” ujarnya.

Hasanuddin berharap penataan pengelolaan tersebut bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat aspek keselamatan pelayaran melalui pengawasan satu komando di bawah Perusda.(Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA