Samarinda — Ketertinggalan layanan kesehatan dan pendidikan di sejumlah kawasan Balikpapan kembali mencuat setelah Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, membeberkan temuan reses terbarunya. Ia menyebut disparitas fasilitas dasar di daerah itu sudah berada pada titik yang tidak bisa lagi dibiarkan.
Menurut Nurhadi, hasil serap aspirasi menunjukkan masih banyak warga yang belum menikmati fasilitas publik secara layak, terutama di wilayah pinggiran.
“Kondisi di lapangan memperlihatkan ketimpangan yang cukup serius,” ungkapnya setelah merangkum laporan reses dari Dapil Balikpapan.
Salah satu temuan utama adalah lambannya pembangunan fasilitas kesehatan. Nurhadi menilai kebutuhan rumah sakit representatif di Balikpapan Timur semakin mendesak. Ia menekankan warga di kawasan tersebut tidak semestinya terus bergantung pada rumah sakit rujukan yang jaraknya jauh.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami minta pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dipercepat. Masyarakat tidak boleh lagi menghadapi risiko keterlambatan penanganan medis,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu mengubah pola perencanaan, dengan menjadikan pemerataan layanan dasar sebagai indikator utama pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi belanja tidak otomatis berbanding lurus dengan pemerataan manfaat. “Yang dibutuhkan adalah pembangunan yang menyentuh kebutuhan paling mendesak,” ujarnya.
Selain kesehatan, Nurhadi juga menyoroti kebutuhan ruang kelas baru dan unit sekolah menengah yang dinilai belum memadai. Ia menekankan bahwa masalah kekurangan SMA–SMK harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
“Ruang kelas yang terbatas dan kurangnya SMA–SMK perlu mendapat perhatian khusus. Ini menyangkut kewenangan provinsi dan berkaitan langsung dengan program Gratispol,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pembangunan sekolah baru, banyak siswa tetap akan menempuh jarak jauh atau belajar di sekolah dengan kapasitas berlebih. Situasi ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan di daerah tertentu masih jauh dari merata.
Menurutnya, fokus pembangunan harus diarahkan pada wilayah yang selama ini tertinggal, bukan hanya memperkuat fasilitas di pusat kota. “Pemerataan itu bukan wacana. Ia harus terlihat dari lokasi pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan,” ucap Nurhadi.
Nurhadi berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Ia meminta agar percepatan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi kebijakan yang tidak bisa lagi ditunda.
“Masyarakat di wilayah terpencil berhak mendapatkan akses layanan publik yang berkualitas sama seperti warga di pusat kota,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)







