SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta membuka secara terperinci kemampuan membayar proyek kontrak tahun jamak senilai Rp1,24 triliun. Komitmen selama tiga tahun tersebut dinilai berisiko mempersempit ruang belanja ketika APBD Kaltim diproyeksikan menyusut menjadi sekitar Rp12 triliun.
Rencana Multi-Years Contract atau MYC itu akan membebani anggaran daerah mulai 2027 hingga 2029. Karena itu, DPRD Kaltim menginginkan adanya simulasi pembayaran untuk setiap tahun sebelum memberikan persetujuan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan penilaian tidak cukup dilakukan berdasarkan nilai kontrak dan daftar pekerjaan. Pemerintah harus menjelaskan kelayakan, manfaat, serta dampak proyek terhadap pelayanan dan perekonomian daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan), lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal dua sampai tiga tahun ke depan,” tegasnya, Selasa (17/11/2026).
Proyek yang diajukan mencakup pembangunan ruas Sotek–Bongan, Jalan Kepala Telake, dan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II.
Menurut Agusriansyah, pemerintah perlu menunjukkan besaran pembayaran untuk masing-masing proyek pada setiap tahun anggaran. Perhitungan itu harus disandingkan dengan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.
Simulasi juga perlu memasukkan kemungkinan penerimaan daerah kembali mengalami penurunan. Tanpa skenario tersebut, pemerintah tidak mempunyai gambaran yang cukup mengenai kemampuan menyelesaikan kontrak apabila tekanan fiskal berlanjut.
Komitmen MYC akan mengikat APBD pemerintahan daerah hingga 2029. Anggaran untuk proyek tersebut tetap harus disediakan meskipun pada tahun berjalan muncul kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Kondisi itu dapat mengurangi keleluasaan Pemprov dalam menyusun kebijakan. Pemerintah masih berkewajiban membiayai pelayanan dasar, memenuhi belanja wajib, dan menjalankan program prioritas.
Gratispol dan Jospol menjadi bagian dari program yang juga memerlukan dukungan pembiayaan. DPRD tidak ingin proyek infrastruktur justru menyebabkan alokasi untuk pelayanan masyarakat maupun program yang telah dijanjikan menjadi tertekan.
Karena itu, penetapan prioritas harus disertai perhitungan fiskal yang realistis. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pendanaan serta langkah yang akan ditempuh apabila pendapatan tidak mencapai target.
Selain kemampuan membayar, kesiapan dokumen teknis menjadi perhatian. DPRD meminta setiap proyek dilengkapi studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan desain teknis terperinci.
Dokumen tersebut diperlukan untuk mengukur kebutuhan biaya dan risiko pelaksanaan. Proyek tidak seharusnya dimulai apabila desain, perizinan, atau tahapan lingkungan belum diselesaikan.
Kepastian lahan juga harus dipenuhi sebelum kontrak berjalan. Sengketa maupun keterlambatan pembebasan tanah dapat menghambat pekerjaan dan menambah biaya yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Perhatian khusus diberikan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II. Kesiapan rumah sakit tidak dapat hanya dinilai dari pembangunan gedung.
Pemprov harus menjelaskan ketersediaan tenaga medis, perawat, alat kesehatan, dan anggaran operasionalnya. Tanpa dukungan tersebut, fasilitas berisiko belum dapat melayani masyarakat secara optimal meskipun konstruksinya telah selesai.
DPRD turut mempertanyakan waktu penyampaian usulan. Rencana bernilai Rp1,24 triliun itu baru diajukan secara resmi pada November 2026.
Padahal, program pembangunan seharusnya telah dikonsolidasikan sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengajuan menjelang akhir proses anggaran membuat waktu pemeriksaan legislatif semakin terbatas.
Agusriansyah menilai pembahasan tetap harus dilakukan secara mendalam. Besarnya nilai dan panjangnya masa kontrak menuntut pemerintah menyediakan seluruh informasi sebelum DPRD mengambil keputusan.
Selain melalui komisi dan Banggar, skema MYC perlu dipastikan telah dikonsultasikan dengan lembaga pengawasan. DPRD meminta penjelasan mengenai keterlibatan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Tapi selama tahapan berjalan, penjelasan pemerintah bisa diterima oleh publik, kan kita (legislatif) dasar pertimbangannya publik terima atau tidak. Tahapannya apakah sudah dikonsultasi juga sampai inspektorat dan BPK? Ini kan mesti dijelaskan juga,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan kepada publik menjadi bagian penting karena pembayaran proyek akan menggunakan anggaran daerah selama beberapa tahun. Masyarakat berhak mengetahui alasan proyek diprioritaskan serta pengaruhnya terhadap program lain.
Pemerintah juga perlu memperlihatkan manfaat yang terukur. Pembangunan jalan harus mampu memperbaiki konektivitas dan kegiatan ekonomi, sedangkan rumah sakit harus memberikan peningkatan pelayanan kesehatan.
DPRD Kaltim akan menjadikan proyeksi fiskal, kesiapan teknis, kepastian lahan, dan hasil konsultasi pengawasan sebagai dasar menentukan sikap. Persetujuan baru dapat dipertimbangkan apabila Pemprov mampu menjamin proyek tetap berjalan tanpa mengganggu belanja wajib dan pelayanan masyarakat hingga 2029. (Adv)







