KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi penurunan fiskal dengan tenang, pentaam pengeluaran birokrasi dengan membatasi perjalanan dinas dan mengalihkan sejumlah rapat ke pertemuan daring jadi salah satu langkah yang ditempuh. Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya operasional tanpa menghentikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan efisiensi perlu menyasar pengeluaran yang masih dapat disesuaikan, terutama kegiatan yang tidak harus melibatkan banyak pegawai atau mengharuskan seluruh peserta hadir secara langsung.
Ia mencontohkan perjalanan dinas yang sebelumnya diikuti banyak orang kini dapat dibatasi sesuai kebutuhan. Dengan jumlah peserta yang lebih proporsional, biaya perjalanan dapat ditekan tanpa menghilangkan tujuan kegiatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau awalnya dulu bisa 5 orang saat kunjungan ke kecamatan,sekarang cukup 2 atau sabu orang,” ujar Aulia, Kamis (15/10/2026).
Pola serupa diterapkan dalam pelaksanaan rapat. Pertemuan yang bisa dilakukan secara daring tidak lagi harus mengumpulkan peserta di satu tempat, sehingga biaya perjalanan dan kebutuhan pendukung kegiatan dapat dikurangi.
Aulia menyebut, koordinasi yang sebelumnya mengharuskan seluruh camat datang ke Tenggarong kini dapat dilakukan melalui Zoom. Cara tersebut dinilai memungkinkan komunikasi pemerintahan tetap berjalan dengan kebutuhan biaya yang lebih rendah.
“Sekarang, kalau sekiranya rapatnya hanya sebentar, kita pakai zoom saja,” jelas Aulia.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti menghentikan aktivitas pemerintahan, melainkan mengubah cara kerja agar lebih hemat dan sesuai kebutuhan. Karena itu, kegiatan yang masih bisa dilaksanakan secara daring tidak perlu selalu dilakukan melalui pertemuan tatap muka.
Ia menjelaskan, penataan perjalanan dinas dan rapat menjadi bagian dari evaluasi belanja operasional Pemkab Kukar. Pemerintah daerah berupaya mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak agar anggaran dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita tekan adalah biaya operasional saja, dan dari itu kita menghemat sekitar 700 miliar,” tutupnya. (Adv).







